Balai Litbang Agama Semarang menghadiri kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/5/2026). 

Pertemuan ini diikuti oleh 80 peserta yang hadir secara luring maupun daring dari berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra kerja sama. Forum ini menjadi ajang koordinasi sekaligus evaluasi pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah berjalan di berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Novi Andriani menegaskan bahwa pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masih memerlukan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, hingga saat ini tercatat sebanyak 1.210 mitra telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung program tersebut di Jawa Tengah.

Sementara itu, Mufti Agung Wibowo menyampaikan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terus diperkuat melalui berbagai program kolaboratif lintas sektor. 

"Salah satu upaya yang telah berjalan adalah penguatan 35 taman baca di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai sarana peningkatan budaya literasi masyarakat," tuturnya. 

Ia menambahkan, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dijalankan melalui empat pilar utama, yakni pelibatan masyarakat, peningkatan layanan perpustakaan, advokasi dan kemitraan, serta bimbingan teknis. 

"Program ini membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui kegiatan KKN tematik, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat," ujarnya. 

Keikutsertaan Balai Litbang Agama Semarang dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilaksanakan bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025, khususnya pada bidang perpustakaan dan kearsipan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat dalam mendukung pengembangan literasi, pengelolaan pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat berbasis informasi dan inklusi sosial di Jawa Tengah.